Bogor (Kalamtv.id) – Ustaz Eko Saputra dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia mendesak Wali Kota Bogor segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).Desakan tersebut disampaikan Eko dalam aksi massa yang digelar di Balai Kota Bogor, Jumat (14/8/2026). Aksi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya majelis taklim, mahasiswa, santri, serta organisasi kemasyarakatan.Dalam orasinya, Eko mengatakan penerbitan Perwali diperlukan agar ketentuan dalam Perda P4S dapat segera memiliki aturan pelaksanaan. Ia menyebut perjuangan untuk mendorong aturan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk ICMI dan majelis taklim.Menurut Eko, penerbitan aturan tersebut diperlukan sebagai upaya menjaga generasi mendatang agar tidak terpengaruh perilaku yang dinilai menyimpang.“Agar kita benar-benar aman dalam keadaan generasi anak kita di masa yang akan datang mendapati generasi baik dan tidak tercemar virus kotor,” ujar Eko dalam orasinya.Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual ditetapkan dan diundangkan pada 21 Desember 2021. Perda tersebut tercatat masih berlaku. Dalam Pasal 27, perda itu mengatur bahwa peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lama enam bulan sejak perda diundangkan.Salah satu peserta aksi, Evirianti, mengatakan dirinya mengikuti aksi karena khawatir terhadap kondisi generasi muda saat ini. Ia berharap aturan pelaksana Perda P4S segera diterbitkan.“Saya khawatir dengan anak muda sekarang yang marak sekali LGBT di sekitar. Kebetulan saya juga punya anak dan saya takut hal itu,” ujar Evirianti.Ia berharap penerbitan Perwali dapat segera dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Perda P4S yang telah berlaku. (ELH)

Bogor (Kalamtv.id) – Ratusan massa dari Forum Masyarakat Peduli Bogor, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI), dan sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai di Balai Kota Bogor, Jumat (14/8/2026). Massa mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S)Aksi tersebut dilakukan untuk mendorong percepatan penerbitan Perwali yang hingga kini masih dalam proses harmonisasi antara Pemkot Bogor dan ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2021. Massa menyampaikan tuntutan agar aturan pelaksana tersebut segera diterbitkan dan dapat menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan perilaku seksual atau LGBT di Kota Bogor.Dalam orasinya, Eko Saputra, M.E.I. dari Persatuan Islam (Persis), menyampaikan dukungan terhadap penerbitan aturan tersebut. “Kita sama-sama berjuang berpanas-panasan agar Bapak Wali Kota kita segera menerbitkan P4S,” ujar Eko dalam orasinya.Peserta aksi lainnya, Aisyah, menyampaikan harapannya agar Perwali segera diterbitkan. “Dulu yang dikhawatirkan laki-laki dengan perempuan, sekarang kita khawatir laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saya berharap supaya P4S ini segera diterbitkan,” kata Aisyah.Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan Pemkot Bogor masih melakukan proses harmonisasi untuk menyesuaikan Perda dengan Perwali. “Seperti yang kita ketahui bersama memang Pemerintah Kota Bogor sedang berproses untuk harmonisasi antara perda dengan terbitnya perwali. Jadi melalui pembahasan yang cukup panjang, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah perwalinya akan terbit,” kata Dedie. Ia meminta masyarakat bersabar dan mendoakan proses tersebut.Dedie juga mengatakan Pemkot Bogor memiliki tujuan yang sama dalam upaya mencegah perilaku seksual yang menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan nantinya membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk alim ulama, TNI-Polri, Forkopimda, dan sektor pendidikan melalui pemberian edukasi. Aksi berlangsung damai dan tertib tanpa tindakan anarkis. Setelah massa membubarkan diri, situasi di sekitar lokasi tetap kondusif. (NM)

Bogor (Kalamtv.Id) - Pemerintah Kota Bogor sedang mempercepat penyelesaian Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Aturan pelaksana dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 ini diterbitkan untuk merespons desakan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyampaikan bahwa saat ini rancangan aturan tersebut masih menjalani tahapan harmonisasi antarlembaga."Pemerintah Kota Bogor sedang berproses untuk harmonisasi antara perda dengan terbitnya perwali. Melalui pembahasan yang cukup panjang, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama perwalinya akan terbit," ujar Dedie Rachim, Jumat, 14 Agustus 2026 di Bogor.Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar selama proses administrasi berjalan. Dedie menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki komitmen yang sama dengan warga terkait penciptaan lingkungan daerah yang aman dan kondusif."Mohon doanya saja, sabar saja. Semangat kita sama, kita ingin tentu Kota Bogor itu bersih dan bebas dari perilaku penyimpangan," tuturnya.Dedie menambahkan bahwa penyelesaian persoalan sosial tidak dapat bertumpu pada kebijakan pemerintah semata. Pemkot Bogor menggandeng berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, TNI-Polri, elemen Forkopimda, hingga instansi pendidikan untuk memperluas edukasi di tengah masyarakat.Selain fokus pada Perwali P4S, Wali Kota Bogor juga menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam (THM) dan peredaran minuman keras. Pemkot Bogor siap menjatuhkan sanksi terberat bagi pengelola usaha yang membandel."Terkait dengan THM dan minuman keras, apabila ada pelanggaran, apalagi berulang dan tidak mau memperbaiki, tentu kami akan melakukan langkah yang lebih tegas sampai dengan pencabutan izin," tegas Dedie. (ANM)

Allah SWT berfirman:وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَDan (ingatlah) ketika Luth berkata pepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu”. (QS Al Ankabut 28)أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَApakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". (QS Al Ankabut 29).Kisah Nabi Luth AS selama ini sering dipahami hanya sebagai kisah tentang hubungan sejenis. Padahal, jika membaca Al-Qur'an secara utuh, Allah SWT menggambarkan kerusakan kaum Luth jauh lebih luas daripada itu. Dalam QS. Al-Ankabut ayat 28–29, Nabi Luth menegur kaumnya bukan hanya karena melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya dan mendatangi sesama laki-laki, tetapi juga karena mereka melakukan taqtha'una as-sabil (memutus jalan) serta melakukan kemungkaran di tempat-tempat perkumpulan mereka.Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menjelaskan bahwa taqtha'una as-sabil bukan sekadar ungkapan simbolis. Frasa tersebut merujuk kepada tindakan kriminal yang nyata di ruang publik. Dengan penyimpangan dan kesesatannya, kaum Luth dikenal suka merampok, meneror orang yang melintas, mengganggu keamanan masyarakat secara sistematis, bahkan melakukan berbagai perbuatan keji secara terang-terangan tanpa sedikit pun rasa malu. Al-Qurthubi bahkan mencatat bahwa kemungkaran itu dijadikan tontonan dalam komunitas dan tempat-tempat perkumpulan mereka.Dalam perkumpulan tersebut, mereka melakukan homoseksual dengan bertelanjang ria bahkan melakukan pemerkosaan sesama jenis terhadap musafir atau tamu-tamu yang datang. Sementara dalam Hidayatul Insan bi Tafsiri Qur'an, memutus jalan diartikan juga sebagai upaya merusak jalan keturunan karena berbuat homoseksual itu.Jika keseluruhan ayat tersebut dipahami secara utuh, tampak bahwa kejahatan kaum Luth memiliki tiga lapisan yang saling berkaitan. Pertama, lapisan personal, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara terang-terangan. Kedua, lapisan sosial, berupa kriminalitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, lapisan struktural, yaitu rusaknya nasab dan hancurnya fondasi keluarga sebagai penyangga utama sebuah peradaban.Di sinilah letak pelajaran penting dari kisah tersebut. Azab Allah tidak digambarkan turun hanya karena satu bentuk penyimpangan semata. Azab datang ketika seluruh lapisan kerusakan itu menyatu menjadi sebuah sistem kehidupan, lalu masyarakat menolak setiap upaya perbaikan dan koreksi.Ada satu pola lain yang sangat menonjol dalam kisah kaum Luth, yaitu sikap anti-kritik. Ketika Nabi Luth AS mengingatkan mereka, jawaban yang muncul bukanlah penyesalan atau introspeksi. Sebaliknya, dengan sombong dan arogan mereka berkata, "Usirlah keluarga Luth dari negeri kalian, karena mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."Respons tersebut menunjukkan bahwa kritik tidak lagi dipandang sebagai nasihat, melainkan dianggap sebagai ancaman. Orang yang berbeda pendapat harus disingkirkan, sementara siapa pun yang mempertahankan nilai yang diyakininya diposisikan sebagai musuh. Pola seperti ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarah kaum Luth, tetapi juga menjadi ciri masyarakat yang sedang mengalami kemerosotan moral dan kehilangan kemampuan untuk menerima koreksi.Karena itu, kisah Nabi Luth tidak berhenti sebagai catatan sejarah masa lalu. Ia merupakan peringatan yang terus relevan bagi setiap peradaban. Ketika sebuah perbuatan yang salah dilakukan secara terbuka, kemudian dinormalisasi, bahkan dibungkus menjadi identitas yang tidak boleh dikritik, sementara siapa pun yang mempertahankan prinsip dianggap sebagai ancaman, maka sesungguhnya sedang terjadi pergeseran yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan perilaku individu. Yang dipertaruhkan adalah struktur masyarakat itu sendiri, termasuk keberlangsungan keluarga dan nasab sebagai fondasi sebuah peradaban.Dalam pandangan Islam, seorang Muslim tidak diajarkan untuk membenci manusia. Yang ditolak adalah perbuatan yang bertentangan dengan fitrah. Islam juga mengajarkan agar kerusakan tidak dinormalisasi, terlebih ketika menyangkut bangunan keluarga dan nasab yang menjadi penopang kehidupan manusia.Nabi Luth AS sendiri tidak pernah mengusir kaumnya. Beliau justru terus menasihati mereka dengan penuh kesabaran, berulang kali, hingga batas akhir. Hal itu menunjukkan bahwa dakwah Islam berdiri di atas nasihat, kesabaran, dan ajakan kepada kebenaran, serta amar makruf nahi mungkar sebagai upaya pencegahan perilaku menyimpang.Karena itu, kisah kaum Luth pada hakikatnya merupakan peringatan tentang sebuah masyarakat yang mengalami keruntuhan akibat hilangnya rasa malu, rusaknya moral, maraknya kemungkaran di ruang publik, dan tumbuhnya budaya anti-kritik. Islam menjaga fitrah untuk mencegah manusia menghancurkan dirinya sendiri.Allah SWT juga mengingatkan: "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, selama engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, sedangkan mereka memohon ampun." (QS. Al-Anfal [8]: 33).Ayat ini menunjukkan bahwa pintu rahmat dan ampunan Allah selalu terbuka selama manusia mau kembali kepada-Nya.Pada akhirnya, meski penyimpangan seksual sebagai faktor utama yang menjadikan sebuah peradaban rusak. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah ketika suatu perbuatan salah berubah menjadi norma sosial, dipromosikan sebagai identitas yang kebal terhadap kritik, sementara nilai-nilai yang menyelamatkan keluarga dan peradaban perlahan-lahan dikikis. Apabila sebuah masyarakat telah mencapai titik tersebut, maka pertanyaannya bukan lagi apakah peradaban itu akan mengalami keruntuhan, melainkan kapan keruntuhan itu akan terjadi. Wallahua'lam. (SF)

Bogor (Kalamtv.id) – Hampir lima tahun setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) disahkan, aturan turunannya berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor tak kunjung diterbitkan. Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan dalam kajian Majelis Taklim (MT) An Nisa di Musala Assafiiyah, Jabaru, Pasirkuda, Kota Bogor, Ahad (9/8/2026).Kajian bertema “Sosialisasi Bahaya LGBT” itu menjadi momentum bagi jamaah untuk menyatakan sikap sekaligus mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan regulasi yang telah lama dinantikan.Ketua MT An Nisa, Iska Ningsih, secara tegas menyatakan penolakan terhadap perilaku LGBT dan mengajak jamaah menjaga keluarga serta lingkungan dari perilaku penyimpangan seksual.“Kami MT An Nisa Jabaru menolak perilaku penyimpangan (LGBT). Semoga kita semua terhindar dari segala fitnah dunia akhirat,” ujarnya.Pemateri kajian, Syaiful Falah, membahas fenomena hubungan sesama jenis dari perspektif keagamaan. Ia mengawali paparannya dengan kisah kaum Nabi Luth yang dalam Al-Qur’an digambarkan melakukan perbuatan keji.Menurutnya, fenomena tersebut kembali menjadi persoalan pada masa kini dan membutuhkan perhatian masyarakat, khususnya dalam upaya menjaga keluarga dan generasi muda.Dalam konteks Kota Bogor, Syaiful mengajak jamaah untuk bersama-sama dengan para ulama dan elemen masyarakat dalam mendorong Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Perwali sebagai aturan pelaksana Perda P4S.Ia menyebut gerakan masyarakat untuk meminta Wali Kota Bogor segera menerbitkan Perwali tersebut direncanakan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Balai Kota Bogor.Jamaah MT An Nisa pun menyatakan kesiapan untuk bergabung bersama berbagai elemen masyarakat dalam aksi tersebut.Kajian tersebut turut dihadiri Mulyani, anggota DPRD Kota Bogor. Dalam sambutannya, ia mengajak para jamaah, khususnya para ibu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang.Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak agar tidak mudah terpengaruh berbagai perilaku menyimpang.Mulyani juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia berharap Perwali P4S dapat segera diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Perda yang telah disahkan.Desakan penerbitan Perwali P4S bukan persoalan baru. Berdasarkan bahan yang disampaikan dalam kajian, Perda P4S telah diterbitkan pada 21 Desember 2021 melalui DPRD Kota Bogor.Dalam Perda tersebut disepakati bahwa Wali Kota Bogor harus menerbitkan Perwali sebagai instrumen pelaksana paling lambat enam bulan setelah Perda diterbitkan. Dengan demikian, Perwali tersebut seharusnya sudah tersedia pada Juli 2022.Namun, hingga Agustus 2026, aturan pelaksana yang dinantikan tersebut belum juga diterbitkan.Artinya, persoalan yang seharusnya dapat segera dituntaskan justru berlarut-larut hingga hampir lima tahun. Bahkan, pergantian kepemimpinan di Kota Bogor belum juga membuat Perwali tersebut terealisasi.Kondisi inilah yang menjadi bahan kritik sekaligus keresahan masyarakat Bogor. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan aturan yang telah disepakati bersama.Bagi MT An Nisa dan kelompok masyarakat yang mendukung penerbitan Perwali P4S, persoalannya kini bukan lagi sekadar wacana. Perda sudah diterbitkan, tenggat waktunya sudah terlewati, tetapi Perwali tak kunjung muncul.Karena itu, mereka meminta Pemerintah Kota Bogor tidak lagi menunda penerbitan aturan tersebut dan segera memberikan kepastian atas tindak lanjut Perda P4S.Gerakan masyarakat pada 14 Agustus mendatang pun dipandang sebagai bentuk pengawalan publik agar regulasi yang telah lama dijanjikan tidak kembali berhenti di atas kertas. []